FaktaTV.com, Pekanbaru – Kinerja pelayanan publik Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Riau kembali menuai kritik. Kali ini, sorotan datang dari Aliansi Masyarakat Riau Peduli Keadilan Basmi Mafia Tanah yang menilai pimpinan instansi tersebut tidak menunjukkan kehadiran dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi, Wisnu Sudarsono, ST, menyampaikan bahwa sikap Kepala Kanwil ATR/BPN Riau Nurhadi Putra patut dipertanyakan, terutama dalam menangani persoalan pertanahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Sebagai pejabat pelayanan publik, seharusnya Kepala Kanwil hadir dan membuka ruang komunikasi. Namun yang kami temui justru sebaliknya,” kata Wisnu dalam keterangannya kepada media, Jumat (2/1/2026).
Wisnu menjelaskan, pada Senin (29/12/2025), pihaknya mendatangi kantor Kanwil ATR/BPN Riau di Jalan Pepaya, Pekanbaru, dengan maksud meminta kejelasan tindak lanjut penanganan dugaan praktik mafia tanah di sejumlah wilayah di Riau.
Namun, upaya tersebut kembali tidak membuahkan hasil. Rombongan aliansi gagal bertemu langsung dengan Kepala Kanwil dan hanya mendapat penjelasan dari staf bahwa pimpinan tidak berada di tempat.
“Padahal saat itu masih sekitar pukul 10.00 WIB, yang seharusnya masih jam kerja aktif,” ujar Wisnu.
Ia menambahkan, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, hampir setiap kunjungan yang dilakukan, pihak aliansi selalu mendapat jawaban serupa.
“Sudah hampir empat kali kami datang, Kepala Kanwil selalu tidak berada di kantor. Kami hanya diarahkan bertemu staf atau Kasubag Tata Usaha,” ungkapnya.
Situasi ini, lanjut Wisnu, memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen pelayanan ATR/BPN Riau terhadap masyarakat, khususnya mereka yang tengah berjuang mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya.
“Kalau pimpinan jarang ditemui, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dan keadilan?” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Aliansi Masyarakat Riau Peduli Keadilan Basmi Mafia Tanah mendesak Menteri ATR/BPN RI untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap kinerja Kepala Kanwil ATR/BPN Riau.
Tak hanya itu, Wisnu juga berharap Presiden RI Prabowo Subianto turut memberi perhatian terhadap keluhan masyarakat di daerah, agar pelayanan pertanahan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat Riau akan terus dirugikan dan sulit mendapatkan keadilan dalam persoalan pertanahan,” pungkasnya.***
